pertemuan pertama ham dan pembangunan

Pada tulisan ini saya akan membahas kembali apa saja yang di bahas saat pertemuan pertama perkuliahan HAM dan Pembangunan.

HAM dan pembangunan merupakal 2 hal yang saling berkaitan. pada prakteknya pembangun selalu dikaitkan dengan HAM. Pokok utamanya adalah bagaimana suatu negara melakukan pembangunan tapi tidak melanggar hak asasi manusia. pada nyatanya HAM sellau tidak berjalan beriringan dengan pembangunan disuatu negara. Seperti yang sudah terjadi dibanyak kasus bahwa pembangunan selalu tidak beriringan dengan penegakan HAM itu sendiri.

 HAM di dunia sebenarnya dibuat sebagai alat untuk menekan pemerintah bukan individu. sebagai contoh, komnas HAM dibuat dan sasaran tembaknya sebenernya pemerintah bukan masyarakat. karena yang melanggar HAM adalah pemerintah bukan masyarakat. Jika masyarakat yang melanggarham sudah ada tindak pidananya dan penegakannya oleh lembaga seperti pengadilan. HAM sebenarnya dibuat untuk menggerakan masyarakat melawan pemerintah karena pemerintah adalah lembagai untuk menegakan HAM.

Berikut adalah pengertian hak asasi manusia menurut para ahli:

• Peter R. Baehr – HAM adalah hak dasar yang bersifat mutlak dan dimiliki oleh setiap orang untuk perkembangan dirinya.
• Miriam Budiarjo – HAM adalah  hak yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak lahir. HAM bersifat universal karena dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, kelamin, budaya, agama, dan lainnya.
• Prof. Koentjoro Poerbopranoto – HAM adalah suatu hak yang bersifat asasi atau mendasar. Hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap manusia dan bersifat suci karena tidak dapat dipisahkan.

Sejarah Hak Asasi Manusia

Salah satu peristiwa yang berkaitan dengan HAM di Indonesia yang terkenal adalah pada saat pemerintahan Soeharto. pada saat itu terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap manusia, pada siapapun yang melawan. tragedi ini menjadi sorotan di banyak penjuru dunia dan membuat Soeharto memberanikan diri membuat lembaga ham.

Pada tanggal 21 Mei tahun 1998 di Istana Negara Jakarta Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 (tiga puluh dua) tahun menyatakan berhenti sebagai Presiden. Segera setelah pernyataan berhenti itu Wakil Presiden B.J.Habibie dilantik sebagai Presiden menggantikan Soeharto. Mundurnya Soeharto dan naiknya B.J.Habibie sebagai Presiden membuka harapan bagi dijalankannya reformasi politik untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis dan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia (HAM). Inilah awal dimulainya langkah reformasi politik di mana pemerintah memberikan toleransi kepada rakyat untuk menikmati tiga kebebasan dasar (three fundamental) freedoms) yaitu, kebebasan berkumpul (freedom of assembly), kebebasan berekspresi (freedom of expression) dan kebebasan berorganisasi (freedom to form an organization). Tiga kebebasan dasar tersebut merupakan dasar yang menentukan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Upaya untuk memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia yang sudah dimulai oleh pemerintah Habibie dilanjutkan oleh pemerintahan Abdurrachman Wahid. Di bawah Presiden Abdurrahman Wahid pemerintah mendirikan lembaga-lembaga baru untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia.